Organisasi Pemerintahan Pengertian Ciri Dan 4 Jenis

Organisasi Kepemerintahan (Foto: phinemo.com)> Organisasi pemerintahan, adalah salah satu wadah yang di dalamnya terdapat berbagai anggota kepemerintahan dengan berbagai kewajiban dan wewenang mereka untuk mensejahterakan warganya. Terdapat pembahasan mengenai pengertian, ciri dan jenis dari perkumpulan tersebut. Ayu Maesaroh – organisasi.co.id

Hai para organisator, bagaimana kabar kalian hari ini? Indonesia dengan kekayaan dan keberagaman yang ada. Memberikan negara tersebut menjadi hal yang luar biasa di mata warganegara lain.

Bahkan tidak sedikit dari para WNA, yang sangat bangga ketika tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang tidak singkat. Sampai akhirnya mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan, bahasa, dan sebagainya.

Yang kemudian mengerti bahwa Indonesia, merupakan negara presidensil, dengan warganegara yang terkenal sangat humble dan sebagainya.

Dengan struktur organisasi yang ada, dan hingar bingar perpolitikan yang juga menghiasi negara tersebut. Nyatanya menjadi hal yang tidak begitu mengenakan bagi WNA, serta para warganegaranya sendiri.

Jengah dengan sekelumit permasalahan yang harusnya mendapatkan sebuah solusi, tapi para Tuan yang berwenang memilih untuk membuat benang masalah semakin tak bisa terurai.

Begitulah Indonesia, dengan berbagai keajaiban yang negara ini miliki. Tapi, seperti apa dibalik kokohnya pemerintahan Indonesia dengan berbagai kontroversi di dalamnya?

Kita mulai berawal dari bentuk daripada organisasi kepemerintahannya.

Organisasi Pemerintahan: Pengertian, Ciri dan Jenis
Staff khusus presiden (Foto: indonesia.go.id)

Menurut beberapa literatur yang ada, organisasi dari kepemerintahan, adalah sebuah bentuk perkumpulan yang sangat besar, dengan di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang perlu mereka tunaikan bagi kemajuan negara.

Dengan merancang berbagai rencana yang ada, kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan anjuran sang Penguasa wilayah.

Lalu mereka memiliki anak buah, dengan diberi mandat masing-masing untuk mengeksekusi berbagai rencana tersebut. Atas nama bangsa dan negara Indonesia.

Yang mana organisasi tersebut terdiri dari beberapa elemen, seperti wakil rakyat yang sering dikenal dengan DPR, kemudian pada tingkat daerah yakni DPRD.

Organisatoris lain baca ini: Organisasi Pemerintahan RI Dan NGO Di Indonesia

Selanjutnya adalah Mahkamah Agung, yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menegakkan sebuah keadilan, tanpa pandang bulu.

Mahkamah Konstitusi dengan membantu pemerintah dalam memutuskan baik atau tidaknya sebuah peraturan yang tercanangkan, dan sebagainya.

Yang pada akhirnya semua aturan tersebut ada pada tangan pemerintah, bagaimana baiknya, metode yang seperti apa untuk bisa melaksanakan aturan dengan baik dan bijak.

Dan kemudian para warganya dapat melaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan ataupun lainnya.

Organisasi Pemerintahan Menurut Para Ahli

Adapun beberapa pendapat dari para ahli, yang mana merepresentasikan sebuah organisasi kepemerintahan, sebagai satu kesatuan organisasi dengan mempunyai berbagai anggota yang membantunya dalam mewujudkan tujuan yang sudah terancang.

Atau yang biasanya sering dikenal dengan program daripada Presiden tersebut. Oleh karenanya beberapa pendapat dari para ahli tersebut antara lain:

Menurut Kusnardi

Menurut beliau, pemerintah adalah sebuah bentuk dari urusan-urusan yang dilaksanakan oleh sebuah negara, untuk mengadakan sebuah kesejahteraan dan perdamaian atas warganya.

Juga kepentingan masyarakat, yang mana pemerintah tersebut emban dalam bentuk badan legislatif, yudikatif, serta eksekutif.

Syafie Inu Kencana

Beliau mengatakan bahwa Pemerintahan adalah sebuah ilmu, yang mana mempelajari tentang bagaimana teknik dalam pelaksanaan badan eksekutif, kemudian menata badan legislatif.

Serta mempelajari bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dengan rakyatnya. Serta beberapa peristiwa yang ada dalam wilayah kepemerintahannya tersebut.

Menurut Utrech

Beliau memaknai sebuah “Pemerintahan” ke dalam tiga (3) makna. Yang pertama, adalah pemerintah sebagai salah satu elemen campuran, yang terdiri atas keanggotaan badan negara.

Kedua, adalah pemerintah adalah elemen campuran dari organisasi kenegaraan tertinggi, yang berkuasa pada sebuah wilayah kekuasaan. Yang terakhir, adalah mempunyai makna komponen negara bersama dengan kabinetnya.

H. Muhammad Rohidin Pranadjaja

Beliau menyimpulkan bahwa “Pemerintahan”, berasal dari kata “perintah”. Yang mana memiliki arti sebagai sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu.

Dalam hal ini berbagai kegiatan yang memang seharusnya dilakukan.

Itulah beberapa pembahasan mengenai organisasi kepemerintahan yang bisa menjadi referensi.

Struktur Organisasi Pemerintahan Indonesia

Pelantikan anggota organisasi pemerintahan (Foto: liputan6.com)

Sejalan dengan hal tersebut, maka bermuaralah kepada struktur daripada Kepemerintahan, dalam hal ini adalah negara Indonesia.

Mengingat tidak semua negara di belahan dunia, memiliki tipe kepemerintahan yang sama. Ada jenis kepemerintahan kerajaan.

Yang mana negara tersebut dipimpin oleh satu raja, dengan beberapa anggota kerajaan yang ada. Memberikan beberapa kebijakan dan sebagainya.

Yang kemudian tahta tersebut diteruskan oleh keturunan daripada raja tersebut. Adapula yang menggunakan sistem kepemerintahan Parlementer.

Dengan semua peraturan dari pemerintah, semuanya di sahkan oleh anggota perlemen yang ada, dan pemerintah hanya sebagai ‘formalitas’ semata.

Adapun yang Presidensil seperti Indonesia dan beberapa negara lainnya. Semua keputusan pemerintah mengenai mana yang baik dan yang tidak untuk wilayah kekuasaannya, ada pada tangannya.

Organisatoris lain baca ini: Mengenal Cakrabirawa, Sejarah, Arti Dan Pengkhianatan

Meski sudah ada beberapa lembaga yang membantunya, namun semua keputusan tersebut ada pada pemerintah. Hingga pada akhirnya semua anggota dalam organisasi kepemerintahan tersebut, hanya sebagai partnernya.

Berikut beberapa struktur dari organisasi pemerintahan Indonesia, antara lain:

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif dalam hal ini adalah MPR, DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan wakilnya. Tujuan daripada pembuatan lembaga legislatif ini, adalah membuat perundang-undangan.

Atau ibaratnya adalah aturan untuk sebuah negara tersebut, dengan tujuan dapat mensejahterakan masyarakat, memenuhi kepentingan banyak umum, dan sebagainya.

Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif, adalah lembaga yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menegakkan hukum, mengutamakan kebenaran serta keadilan.

Dengan tujuan memberikan rasa aman, dan adil kepada masyarakat di mata hukum. Beberapa anggota dari lembaga Yudikatif antara lain MA, MK, KY.

Lembaga Eksekutif

Adalah lembaga yang terbentuk dengan tujuan melaksanakan semua rancangan daripada peraturan yang telah terbentuk, dengan hasil diskusi bersama pemerintah.

Dan semua komponen tersebut yang termasuk lembaga eksekutif adalah pemerintah, para jajaran anggota organisasi kepemerintahan tersebut secara menyeluruh, dan juga rakyat,

Yang ikut mengeksekusi atau mengimplementasikan aturan tersebut ke kehidupan mereka masing-masing.

Ciri Pemerintahan

Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, Pemerintahan memiliki beberapa ciri yang kemudian ciri tersebut menjadi satu patokan rumus untuk membuat sebuah sistem aturan kepemerintahan, beserta hal lain yang masih ada sangkut pautnya.

Kemudian hal tersebut nantinya akan menjadi patokan juga bagi masyarakat dalam hidupnya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat, dengan aturan yang berlaku bagi mereka.

Ada beberapa ciri pemerintahan yang sering kita kenal, antara lain:

Ciri Pemerintahan Presidensil

Ciri pemerintahan ini lebih menitikberatkan kepada semua peraturan pemerintah yang akan berlaku kepada seluruh masyarakat serta bawahannya, ada pada penguasa.

Meski mempunyai banyak lembaga yang akan membantunya dalam merancang peraturan tersebut, keputusan tetap berada pada tangan pemerintah.

Ciri Pemerintahan Parlementer

Yang selanjutnya adalah parlementer. Hampir sama dengan sebelumnya, namun semua keputusan berada pada anggota parlemen.

Entah pada peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan aturan dalam sebuah wilayah kekuasaan, dan sebagainya. Presiden hanya akan memberikan ‘tanda tangan’ sebagai bentuk ‘formalitas’ atas peraturan yang telah terancang.

Bentuk Pemerintahan Kerajaan

Yang terakhir adalah bentuk kerajaan. Seperti kita tahu, bentuk dari kerajaan ini adalah gabungan daripada ciri pemerintahan sebelumnya.

Ada beberapa peraturan yang menjadi mandat para anggotanya untuk membuat dan nantinya akan mendapatkan pesetujuan dari seorang raja, ada juga aturan yang raja tersebut rancang sendiri.

Dan aturan tersebut harus terlaksana oleh semua elemen wilayah kekuasaannya. Yang paling mencolok dari ciri pemerintahan ini, adalah penerus kekuasaan yang harus dari keturunannya.

Tidak heran dalam masa-masa pemilihan raja, akan ada begitu banyak konflik antara sekelompok orang yang haus akan kekuasaan, dan sebagainya.

Untuk bisa duduk di posisi tersebut, sehingga dapat menaikkan darah keturunan mereka.

Itulah beberapa ciri dari pemerintahan yang kita kenal sampai sekarang. Dengan berbagai resiko yang ada.

Jenis dan Bentuk Lembaga Pemerintahan

Dalam pemerintahan pasti ada beberapa jenis lembaga yang terbentuk menjadi sebuah struktur kepemerintahan utuh. Kemudian melaksanakan beberapa peraturan dari pemerintah, dan turun kepada aparat berwenang di daerah.

Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam wilayah daerah yang menyusunnya menjadi satu negara.

Tidak heran jika dalam sebuah daerah tersebut membutuhkan beberapa jenis lembaga kepengurusan agar dapat menindaklanjuti aturan dari pemerintah.

Mulai dari struktur pada daerah provinsi, lalu daerah, hingga yang terakhir pada tingkat desa. Berikut beberapa pembahasannya.

Struktur Organisasi Pemerintahan Pusat

Struktur organisasi kepemerintahan yang pertama adalah dari pemerintah pusat. Meliputi beberapa anggota yang termasuk ke dalam organisasi tersebut, antara lain:

* Presiden
* Wakil Presiden
* Jajaran kabinet yang menjabat sebagai partner dari semua kegiatan presiden untuk mensejahterakan para warganya.

Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi

Yang selanjutnya adalah Pemerintahan Provinsi. Pemerintahan ini berada pada tingkat provinsi, dengan dipimpin oleh Gubernur, dengan mandat untuk melaksanakan peraturan pemerintahan.

Gubernur mendapatkan beberapa bantuan dari anggota yang ada dalam organisasinya. Beberapa anggota tersebut antara lain:

* Jajaran staff yang membantu Gubernur dan wakilnya
* Jajaran pengurusan Sekda atau singkatan dari Sekretaris Daerah

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah

Adapun lainnya yakni Pemerintahan Daerah. Dengan cakupan wilayah yang sudah semakin mengerucut dan juga kefokusan yang lebih intens.

Pemerintah daerah mempunyai jabatan yakni diwakilkan oleh Bupati / Wali Kota, sebagai orang yang akan menindaklanjuti aturan dari Pemerintah Pusat.

Organisatoris lain baca ini: 5 Metode Pada Susunan Materi Pengkaderan

Yang mana nantinya aturan tersebut juga berlaku kepada beberapa warga yang di daerah tersebut. Bupati / Wali Kota tersebut juga mendapatkan bantuan dari beberapa anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut. Antara lain:

* DPRD
* Jajaran staff ahli
* Sekda

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Terakhir adalah struktur Pemerintahan tingkat Desa. Tingkat desa ini dikepalai oleh Kepala Desa atau singkatan dari KADES.

Kepala Desa nantinya akan mendapatkan bantuan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dari Pemerintah Pusat, dan harus tersampaikan kepada warganya.

Ialah dari Sekretaris desa dengan para jajarannya. Yang kemudian mereka akan mengimplementasikan dan merancang bagaimana baiknya teknik dari implementasi tersebut kepada warga di desa tersebut,

Penutup

Itulah beberapa pembahasan mengenai Organisasi Pemerintahan. Dari pembahasan tersebut bisa lebih mengerti dan lebih dalam apa saja yang ada, dan bagaimana struktur keanggotaannya.

Begitu juga dengan ciri dari pemerintahan yang kita tahu. Bagaimana kedaulatan dari mereka sehingga wilayah tersebut tetap makmur, sejahtera, dan adil.

Dapat mengatasi permasalahan kepemerintahan yang ada, dan sebagainya. Mengingat dalam sebuah wilayah, terdapat beragam individu, dengan isi pemikiran yang berbeda.

Kemudian harus bersatu, berada dalam satu wilayah dengan satu jenis komando dan aturan yang berlaku. Sungguh, perjuangan yang teramat besar untuk mengutuhkan sebuah wilayah kekuasaan.

Sekian ulasan kali ini, semoga menginspirasi.

Daftar Pustaka